peraturan pemerintah tentang pengurangan sampah plastik. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan. peraturan pemerintah tentang pengurangan sampah plastik

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, mulai 3 Maret 2020 masyarakat Kota Bekasi tidak diperbolehkan lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai. E. dan sehat bagi lingkungan hidup. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. pendauran ulang sampah (recycle ). 1. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukanLandasan Hukum. Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, yang meminta. 23 Tahun 2014; UU No. kelestarian dan keberlanjutan;. 4 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik. 23. Diva Angelia. Sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Ka bu paten Karawang Tahun 2017 Nomor 9). b. 223, LL SETKAB : 15 HLM. Bentuk. TENTANG PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. sampah plastik. Penggunaan plastik untuk kebutuhan manusia dari kebutuhan rumah tangga, bangunan, sampai kebutuhan sehari-hari kita tidak lepas dari plastik. alam yang berbentuk padat. 22 Terkait hal tersebut pada tahun 2020,. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang. id - Pemerintah terus. 2019 itu kita pengurangan sampah plastik itu dengan penyebaran tas-tas ramah lingkungan kita berikan, bertukar untuk yang mereka bawa kresek. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang peraturan pemerintah mengenai pengurangan kantong plastik apakah sudah efektif dilakukan di minimarket maupun pelaku usaha seperti restoran. Upaya pengurangan timbulan sampah plastik baik di sumber sampah, maupun di tempat pembuangan akhir menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia. Komitmen pemerintah daerah Provinsi Bali dalam penanggulangan masalah sampah khususnya sampah plastik, baru-baru ini dipertegas dengan pemberlakuan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan pelarangan penggunaan kantong plastik di toko-toko dan pusat. sumber: antara/aprilio akbar. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 21. Untuk mengatasi permasalah sampah, pemerintah menerbitkan kebijakan terkait pengurangan sampah plastik. 81 Tahun 2012 menyebutkan bahwa. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenisLiputan6. Laporan dari Badan Investigasi Lingkungan (EIA) menunjukkan bahwa polusi plastik telah mencapai tahap darurat global, sehingga diperlukan perjanjian PBB yang mengikat untuk mengatasinya. Dalam rangka menekan konsumsi sampah plastik dan melestarikan lingkungan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada 9 Maret 2022. Ada 4 (empat) kota yang sudah mengeluarkan peraturan daerah pengurangan sampah plastik yaitu: a. BAHAN DAN METODEMarzuki menyatakan pengurangan sampah plastik ini dampak kebijakan Perwali Nomor 18 Tahun 2016. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisPemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan aturan soal pembatasan penggunaan plastik, Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Instruksi Wali Kota Bekasi tanggal 31 Mei 2019 tentang Pencanangan Program Kantor Bersih dan Bebas. Oleh karena itu. Masalah ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Penilaian terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: KAB/KOTA 2. Fakta tentang sampah nasional sudah cukup meresahkan, yaitu bahwa Indonesia adalah peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok. 00 WIB • 3 menit. 75. id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai di tempat perbelanjaan seperti toko, swalayan, dan pasar rakyat mulai kemarin, 1 Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal implementasi Peraturan Walikota Bogor nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang penggunaan plastik biodegradable, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 perihal Pengurangan Sampah Plastik, masih meretas berbagai masalah penggunaan. TENTANG PEDOMAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERBASIS MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES,. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Ru-, ,. “Dari aturan ini KLHK melahirkan peta jalan pengurangan sampah plastik melalui tiga langkah,” kata Rosa. Terbaru, Wali Kota Malang Sutiaji membuat Surat Edaran (SE) tentang pengurangan sampah plastik lewat SE nomor 8 tahun 2021. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. BANDUNG, Wali Kota [Peraturan Wali Kota] PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 037 TAHUN 2019 TENTANG. Pedoman Pengurangan Sampah Plastik Berbasis Masyarakat. terhadap bagaimana Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik berdasar Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. Resolusi plastik yang berjudul “End Plastic Pollution: Towards an internationally legally binding instrument” sesungguhnya selaras dengan langkah Indonesia untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. 18 Tahun 2008; UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang8. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sebuah kebijakan, Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah. Peraturan Pemerintah RI NO. Peraturan Pemerintah. 30 Tahun 2014; PP No. Ada 2 (dua) masalah pokok yang. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan PP 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta regulasi. Sep 11, 2019 · 1. Sampah plastik di lautan Indonesa kurang lebih 187,2 ton pertahun (Jambeck, et. Peraturan Walikota (PERWALI) Bentuk Singkat. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 27 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2020 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI Pasal 12 (1) Dinas Lingkungan Hidup. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) No 8 tahun 2021 tentang pengurangan sampah plastik yang ditandatangani Wali Kota Malang Sutiaji pada 1 Maret 2021. COM, TANAH ABANG - Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi 70 persen sampah plastik di laut pada tahun 2025. 000 ton setiap tahun dengan komposisi utama sampah organik (44%), popok (21%), dan kantong plastik (16%). Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah. 4. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (“UU 18/2008”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang. Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik, yaitu Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolaan Sampah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Meski demikian, kendala untuk mengatasi masalah tersebut tak akan selesai jika hanya mengandalkan. Perwali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya telah diterbitkan pada 9 Maret 2022. Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah jenis. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Sampah Plastik, Permasalahan dan Penanggulangannya Plastik adalah material yang paling versatile dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. Pemerintah juga telah mengeluarkan pengaturan tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 75/2019, yang berisi. menjaga wilayah Daerah baik darat maupun laut dari sampah yang tidak dikelola ataupun yang dikelola dari sumbernya; b. Dalam Peraturan Gubernur ini, ada tiga bahan yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang, yaitu kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik. Peta jalan pengurangan sampah ini menjadi regulasi mendorong perluasan tanggung jawab produsen atas krisis sampah plastik. BAB I KETENTUAN UMUM. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan. P. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 3750. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali . 3. Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;. E. Komitmen. Baca Berita Terkait. Bupati Flores Timur mengeluarkan peraturan tentang Pengurangan Penggunaan Produk Berbahan Plastik. Bagian Kedua Wewenang Pasal 6 Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan: a. 18 Tahun 2008. sampah plastik. muncul kesadaran sendiri untuk bersama mengurangi sampah plastik. Bentuk. “ Pergub 142/2019 ini juga merupakan salah satu upaya DKI Jakarta yg bertujuan untuk. T. [2] Pasal 13 UU 32/2009. sampah plastik; 3. Ambina, Dipo Bita, 2019, ‘Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah’, Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada. Dalam mengatasi permasalahan sampah plastik, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menangani sampah plastik di laut sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah. pendauran ulang sampah; dan/atau c. Dalam peraturan ini juga. "Itu hasil studi ITS. Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan tentang Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisSidoarjo No 6 Tahun 2018; Perbup Sidoarjo No 77 Tahun 2016; Perbup Sidoarjo No 100 Tahun 2018; Pengaturan pengurangan sampah bertujuan untuk : a. 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, pemerintah Denpasar dan Bali resmi memberlakukan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 18 Tahun 2008 terutama pada pasal 19 dan 20. INFO NASIONAL – Ketentuan volume minimal 1 liter untuk air minum dalam kemasan (AMDK) plastik dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen bukan hanya anjuran tetapi kewajiban. Pertama, pembatasan timbulan sampah. “Pakai saja kantong dari kain atau kertas dan bisa dipakai. Target pengurangan sampah plastik di laut hingga mencapai 70% pada 2025 mendatang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Apa yang sudah dilakukan? Pemerintah Indonesia menargetkan angka pengurangan sampah hingga 30 persen pada 2025. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu. Pasal 10 PP No. Kalau diteliti dari kewenangan Gubernur Bali untuk mengeluarkan regulasi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 secara limitatif ditegaskanMeninjau 2 Tahun Komitmen Bali Kurangi Sampah Plastik. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembatasan Imbulan Sampah Plastik. menyurutkan volume sampah yang berada di lingkungan masyarakat. NPAP sekaligus menjadi mitra pemerintah untuk memastikan upaya Indonesia mengatasi sampah plastik, terutama di laut, dapat berjalan sesuai target yakni 70 persen pada 2025. "Nanti tanggal 3 Maret itu akan dicanangkan sudah tidak ada lagi. Volume 3. Dan dari total timbunan sampah tersebut hanya sekitar 10 – 15% yang telah di daur. Wali Kota tentang Pengurangan Sampah Plastik; Mengingat : 1. pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman dari Bahan Plastik; Mengingat : 1. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 8 ayat (2) Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/ Suranto, S. m e liputi pengurangan dan penangan an sampah plastik. 2. : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Peraturan Walikota;. Dimulai 1 Januari 2030 ( PermenLHK No. Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik,. Bentuk pengaturan tanggung jawab produsen secara konkrit. Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Dan. PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK. peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, staf bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mengatakan bahwa. Perwali ini mengatur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 5. Memiliki Kebijakan tentang Jakstrada (*Syarat Utama) 4. ABSTRAK. Pasal 21 (1) Pemerintah memberikan: a. STATUS - CATATAN : - Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 37; - Peraturan Wali Kota ini diundangkan pada tanggal 29 Juli 2019. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan. F. Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan infrastruktur atau fasilitas pengelolaan sampah dan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai. 3. Dari produksi plastik antara tahun 1950 sampai 2015, sekitar 60% atau 5 milyar ton dibuang ke lingkungan, 12 persen dibakar di insinerator dan hanya 9 persen yang didaurulang. CO. Indonesia, Kota Banjarmasin. Timbulan Sampah; Komposisi Sampah; Sumber Sampah; Capaian; RTH;. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dipandang perlu mengatur mengenai pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono; b. Perwali ini telah disosialisasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan diimplementasikan mulai hari ini. Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 4. Produsen punya tanggung jawab atas kemasan atau barang yang diproduksinya. a. diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaDirektur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menyampaikan kampanye pengurangan sampah ini merupakan bagian dari #BulanCintaLaut sebagai wujud KKP dalam menjalankan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. E. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kota Bogor mulai melakukan diet plastik (resource (PDF) Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor) | Bhakti Nur Avianto - Academia. Pengurangan 70% sampah plastik di laut, menjadi program kerja yang diwujudkan melalui dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Plastik Laut Tahun 2018-2025. Setelah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 37 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 tahun 2012 tentang. pemerintah. Kantong Plastik. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; Mengingat : 1. DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-PENGURANGAN-SAMPAH-PLASTIK. Dalam SE tersebut. ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah melalui pengurangan sampah pada sumber penghasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah perlu mengatur Kebijakan Pengurangan. Pemkot Surabaya menertibkan Perwali 16 tahun 2002. mengurangi meningkatnya penggunaan plastik, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat program pengurangan sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik. Pemerintah Kota Bogor yang saat ini digugat oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) terkait penerapan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor nomor 61/2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Elia Buntang menyatakan Pemkot Bogor. Sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik mengenai komponen peraturan pengelolaan kebersihan dan sampah. dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam; Mengingat : 1. Pasal 21 (1) Pemerintah memberikan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;. (Marzuki, 2019) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong. Target tersebut dinyatakan secara resmi pada Peraturan Presiden No. Dasar hukum Permen LHK 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 7. Hanya saja, implementasinya masih belum maksimal.